NEWS SUMENEP,DIMADURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, meningkatkan konsolidasi internal untuk memperkuat akuntabilitas kinerja jelang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan IV Tahun 2025.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah daerah menggelar rapat penguatan implementasi SAKIP yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan upaya penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, efektif, dan berorientasi hasil.
Menurut dia, SAKIP bukan sekadar agenda evaluasi rutin, melainkan kesempatan bagi setiap perangkat daerah untuk menata kembali siklus perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja.
“Penguatan SAKIP diperlukan untuk memastikan setiap proses pembangunan berjalan terukur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,†ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Arif menjelaskan bahwa selama beberapa pekan terakhir Bappeda melakukan pendampingan intensif terhadap seluruh perangkat daerah.
Pendampingan itu mencakup penginputan realisasi kinerja, penyusunan pohon kinerja melalui aplikasi E-SAKIP Pro, tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan III, serta pengunggahan dokumen ke platform esr.kemenpan.go.id.
Upaya tersebut dilakukan guna memastikan kualitas data kinerja semakin akurat dan sesuai standar evaluasi nasional.
Dalam rapat itu, Bappeda bersama Bagian Organisasi dan Inspektorat juga mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi evaluasi serta peningkatan ketepatan data yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah.
Kolaborasi lintas unit ini diharapkan dapat memperkuat fondasi akuntabilitas sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Kami berharap pendampingan ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan menghasilkan laporan kinerja yang lebih komprehensif, sehingga nilai SAKIP Pemkab Sumenep dapat terus meningkat,†kata Arif.
Sebagai tindak lanjut, Bappeda akan kembali mengagendakan pendampingan menyeluruh untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu menyempurnakan penginputan data kinerja serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Implementasi SAKIP yang konsisten dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada warga,†tutupnya.***
