NEWS SUMENEP, DIMADURA – Program fasilitasi transportasi laut gratis bagi santri yang kembali ke pondok pesantren usai libur Lebaran 2026 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, mendapat pujian dan apresiasi.
Respon positif tersebut berasal dari santri dan alumni Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi’iyah (IKSASS) Sapudi.
Kebijakan itu dinilai mampu menjawab persoalan klasik biaya dan akses transportasi bagi santri dari wilayah kepulauan.
Koordinator Pengurus Rayon Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi’iyah (IKSASS) Sapudi, Putra Mahrus Ali, menyampaikan bahwa program tersebut sangat membantu para santri, khususnya dari Pulau Sapudi, untuk kembali melanjutkan pendidikan tanpa terbebani ongkos perjalanan.
Menurut dia, kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua santri, tetapi juga memberikan kepastian jadwal keberangkatan.
Dengan demikian, para santri dapat kembali ke pondok tepat waktu setelah libur Lebaran.
“Program ini sangat membantu santri kepulauan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumenep atas subsidi transportasi laut gratis untuk balik ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo,†kata Putra, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai, selama ini keterbatasan akses transportasi laut dan tingginya biaya perjalanan menjadi kendala utama bagi santri dari wilayah kepulauan.
Kehadiran program tersebut, lanjut dia, menjadi solusi konkret yang sangat dirasakan manfaatnya.
Pemkab Sumenep sendiri menyiapkan kuota cukup besar dalam program balik gratis tahun ini.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp300 juta, program tersebut diperkirakan mampu mengakomodasi sekitar 4.000 santri.
Kuota tersebut difokuskan bagi santri asal kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan akses transportasi.
Sejumlah armada kapal disiagakan pada rute strategis, termasuk jalur Sapudi menuju Pelabuhan Kalianget sebagai akses utama ke wilayah daratan.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa program positif itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan pesantren, sekaligus memberikan akses yang lebih merata bagi masyarakat kepulauan.
Ia menyatakan, pemerintah ingin memastikan tidak ada santri yang tertunda kembali ke pondok hanya karena keterbatasan biaya transportasi.
Ke depan, program ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dan diperluas jangkauannya.
“Ini bentuk kepedulian kami agar para santri, khususnya dari kepulauan, bisa kembali ke pondok dengan aman dan tanpa terbebani biaya,†tutupnya.***
