Pemerintah perlu mengukur keberhasilan penciptaan lapangan kerja dari kualitas pekerjaan yang tersedia, keterampilan yang diperoleh pekerja, dan kemampuan masyarakat membangun usaha yang berkelanjutan.
Kita juga perlu lebih serius menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Jangan sampai lembaga pendidikan mencetak lulusan tanpa hubungan yang memadai dengan perkembangan dunia kerja.
Di sisi lain, anak muda yang memilih berwirausaha membutuhkan akses pembiayaan, pendampingan, teknologi, dan pasar. Mereka tidak cukup diberi seminar motivasi, sertifikat pelatihan, atau bantuan yang berhenti pada seremoni penyerahan.
Program pemberdayaan harus dapat menjawab pertanyaan sederhana: berapa usaha yang bertahan, berapa pekerjaan yang tercipta, dan berapa pendapatan yang meningkat?
Sebagai organisasi kepemudaan, GP Ansor Jawa Timur berkepentingan agar kader dan generasi muda memiliki kemandirian ekonomi. Namun, kemandirian itu tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan semangat individu. Diperlukan ekosistem kebijakan yang membuka akses dan memberikan kesempatan yang adil.
Anak muda tidak cukup diberi harapan. Mereka membutuhkan jalan yang nyata untuk membangun masa depan.
Lingkungan: Jangan Wariskan Biaya Pembangunan kepada Generasi Berikutnya
Pembangunan ekonomi juga harus memperhitungkan daya dukung lingkungan. Industri, permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi lainnya perlu berjalan dengan pengawasan lingkungan yang kuat.
Evaluasi DPRD Jawa Timur terhadap LKPJ 2025 mencatat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,43, di bawah target 74,00–74,17. DPRD juga menelusuri persoalan perubahan parameter pengukuran, termasuk parameter PM2.5, yang memengaruhi perhitungan indeks.
Catatan tersebut mengandung dua pekerjaan penting: memperbaiki kualitas lingkungan dan memastikan kualitas data yang digunakan untuk menilainya.
