Oleh: Faishol Ridho | Ketua Umum PC HMI Sumenep 2025‐2026
OKARA, DIMADURA – Kabupaten Sumenep memang ramai dengan seratus lebih Kalender Event setiap tahunnya. Sementara itu, tercatat oleh Pemerintah Pusat, ada sekitar tiga belas ribu lebih anak tidak sekolah (ATS) karena belum pernah sekolah. Baik itu putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan.
Fenomena ini cukup terbalik. Satu sisi pemerintah sibuk memprioritaskan kalender event, yang secara esensi adalah hiburan rakyat. Di sisi yang lain, hak pendidikan anak sebagai pelayanan dasar, sebagai upaya mencerdaskan generasi menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah, justru dikesampingkan.
Mungkin kalender event dengan beragam festival adalah upaya mensejahterakan masyarakat, ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita, dari 39,21 juta menjadi 42,09 juta per tahun. Namun jangan lupa, bahwa kemandirian masyarakat dengan cara urban ke beberapa kota besar telah puluhan tahun tumbuh, dan sempat berpengaruh terhadap pendidikan anak.
Dan, hiburan semacam kalender event hampir setiap lembaga pendidikan telah mengadakan sebagai bentuk kelulusan setiap jenjang sekolah dasar dan menengah. Contoh, Kecamatan Talango dan Kecamatan Dungkek. Maka naiknya pendapatan masyarakat ini tidak bisa diklaim semata kerja pemerintah melalui kalender event
Jarak atau gap kesejahteraan di tengah masyarakat ini ditandai dengan inflasi tinggi 3,42% yang dipengaruhi harga emas, berada pada posisi kedua setelah Kota Surabaya sebesar 3,45% pada posisi pertama.
Inflasi ini tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang mencapai 17,02%, yakni posisi ketiga setelah Kabupaten Sampang 20,61% dan Kabupaten Bangkalan 18,25%.
Idelanya, inflasi tinggi berbanding dengan rendahnya angka kemiskinan. Artinya, ketimpangan ini cukup signifikan mengenai kesejahteraan dan kemiskinan, di mana faktor tersebut dipengaruhi oleh urbanisasi masyarakat yang sudah menjadi rahasia publik.
Garis kemiskinan dan inflasi yang tidak berkorespondensi ini memperkuat analisa pengaruh urbanisasi masyarakat terhadap menurunnya rata-rata angka kemiskinan di Sumenep.
