NEWS DIMADURA, SUMENEP – Petani tembakau di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menghadapi tantangan ganda berupa ketidakpastian harga dan dampak cuaca ekstrem.

Kondisi ini membuat mereka mendesak pemerintah kabupaten untuk tidak sekadar hadir secara seremonial, melainkan benar-benar memberikan langkah konkret agar komoditas andalan tersebut tetap mampu menjadi penopang kesejahteraan.

Luas tanam tembakau di Sumenep pada 2025 tercatat menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, menyebut perubahan iklim menjadi faktor utama penurunan itu.


“Cuaca sulit diprediksi. Karena itu, belum bisa dipastikan berapa luas tanam tembakau pada 2026. Namun, bila kondisi iklim mendukung, masyarakat pasti kembali berbondong-bondong menanam,” kata Chainur, Kamis (18/9/2025).

Tidak hanya cuaca, ketidakstabilan harga juga membuat petani semakin ragu menanam.

Disisi lain, salah satu petani muda asal Kecamatan Guluk-Guluk, Moh Faiq, menilai pemerintah kabupaten perlu turun langsung mencari solusi yang menjamin kepastian bagi petani.

“Selama ini petani cemas karena harga yang fluktuatif. Pemkab jangan hanya sebatas menetapkan harga dan mengawasi, tetapi juga hadir mendampingi,” ujarnya.

Faiq mengusulkan agar pemerintah daerah menyiapkan skema anggaran untuk menyerap hasil panen petani ketika gudang atau pabrikan tidak mampu menampung produksi.

Langkah itu, menurut dia, menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah petani.

Selain itu, dia berharap penetapan Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) benar-benar memperhatikan kondisi di lapangan, termasuk biaya produksi dan modal yang dikeluarkan petani.

“Dengan begitu, harga yang ditetapkan bisa adil, dan petani memperoleh keuntungan yang layak,” ucap Faiq.

Ia juga meminta agar petani dilibatkan secara langsung dalam proses perumusan kebijakan, sehingga suara dan keluhan mereka tidak hanya terdengar dalam forum seremonial.

Permintaan lain yang diajukan Faiq adalah adanya akses pupuk bersubsidi bagi tembakau.

Menurutnya, biaya produksi yang tinggi kerap membebani petani, padahal mereka menggantungkan harapan besar pada hasil panen tembakau, bahkan sering menjadikannya momentum untuk menggelar hajatan keluarga.

“Pupuk bersubsidi untuk tembakau akan sangat membantu. Meski regulasinya wewenang pemerintah pusat, Pemkab bisa menyuarakan aspirasi ini,” kata Faiq menegaskan.***