"Dalam politik, tak ada kawan atau lawan abadi; yang abadi hanyalah kepentingan." — sering dikaitkan dengan Winston Churchill.
____________
Kutipan tersebut agaknya cukup tepat untuk membaca atmosfer di sejumlah grup WhatsApp yang beranggotakan pelaku media, wartawan, aktivis, pegiat LSM, advokat, serta pejabat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang belakangan kian memanas.
Ya, kisruh anggaran advertorial belakangan ibarat sebuah panggung boneka. Seolah Hambali Mata yang memulainya dan, tiba-tiba semua ikut bergerak. Saling menunjuk. Saling curiga. Bahkan saling menyerang. Padahal di balik layar, ada tangan yang menarik tali.
Ada yang bicara idealisme, ada yang bicara keadilan, dan ada pula yang sibuk menghitung siapa memperoleh berapa.
Beredarnya data penerima anggaran advertorial ini cukup membuka mata banyak pihak. Ada media yang memperoleh Rp4 juta, Rp6 juta, Rp10 juta, Rp15 juta, hingga Rp25 juta setahun. Ada pula yang menerima jatah jauh lebih besar, seperti Harian Birawa Rp40 juta, JTV Madura Rp200 juta, Memo X Rp250 juta, dan Kabar Madura Rp300 juta.
Angka-angka itu lantas memicu kecemburuan. Media online mempertanyakan keadilan distribusi anggaran. Media cetak menjadi sasaran tembak. Grup-grup WhatsApp wartawan, aktivis, dan LSM mendadak riuh.
Tetapi, di tengah kegaduhan itu, ada satu pertanyaan yang justru luput dibahas: mengapa data itu tidak memuat seluruh pemain besar?
Mengapa hanya sebagian kartu yang dibuka?
Mengapa nama media yang selama ini diyakini memperoleh porsi advertorial jauh lebih besar justru tidak muncul ke permukaan?
Pertanyaan itu penting. Sebab, jika yang dibuka hanya sebagian data, maka yang lahir bukan transparansi, melainkan prasangka.
Media kecil dipertemukan dengan media cetak dalam gelanggang pertarungan yang melelahkan. Mereka saling menghitung porsi, saling menakar jatah, bahkan saling menuduh. Sementara pemain besar tetap nyaman di belakang panggung, mengamati pertunjukan yang kian gaduh.
Di titik inilah politik media bekerja.
Kemarahan publik diarahkan ke panggung depan, sementara aktor utama tetap berada di ruang gelap. Yang diperdebatkan adalah remah-remah kue, bukan loyang besarnya.
Gerakan transparansi yang belakangan menguat sejatinya merupakan tuntutan yang sah. Publik memang berhak mengetahui ke mana uang APBD dibelanjakan. Namun, tuntutan itu menjadi problematis ketika transparansi hanya dibuka setengah hati.
Tidak sedikit yang menduga ada pihak yang sedang menunggangi arus tuntutan keterbukaan itu. Nama jurnalis senior Hambali Rasidi, misalnya, belakangan menjadi simbol gerakan transparansi anggaran media. Konsistensinya mengkritik pengelolaan anggaran tak dapat dipungkiri.
Namun, politik selalu mengenal satu hukum. Bukankah tidak semua yang tampak di depan adalah penggerak utama.
Bisa jadi ada pihak lain yang memanfaatkan momentum tersebut. Bisa jadi ada tangan-tangan yang sengaja membiarkan kegaduhan terjadi agar tekanan kepada penguasa meningkat. Sebab dalam dunia advertorial, tekanan politik sering kali bermuara pada satu tujuan: pembagian kue.
Atau, bunyi pasal satu seperti yang sering disampaikannya dalam Bahasa Madura: "Ta' Mèlo, Ènger!"
Padahal sudah jadi rahasia umum, di kalangan wartawan sendiri, beredar cerita bahwa, ada satu media yang sering menikmati anggaran hingga lebih dari Rp1 miliar dalam setahun. Bahkan, ada yang menyebut target minimalnya mencapai Rp500 juta per tahun dari total belanja media pemerintah daerah.
Jika cerita itu benar, maka angka Rp200 juta atau Rp300 juta yang kini diperdebatkan sebenarnya hanyalah bagian kecil dari panggung besar yang selama ini tersembunyi.
Karena itu, publik tidak membutuhkan transparansi yang pilih kasih. Publik membutuhkan keterbukaan total.
Buka seluruh data. Sebut seluruh nama. Tampilkan seluruh angka.
Jangan biarkan media kecil saling berebut remah di atas meja, sementara para pengaduk kue menikmati seluruh jamuan dari balik tirai.
Di republik advertorial ini, yang paling berbahaya bukan mereka yang minta bagian. Yang paling berbahaya adalah mereka yang berhasil membuat orang lain bertengkar, sementara dirinya tetap tak tersentuh sorotan.
Sebenarnya, kita dapat menilai sendiri siapa yang sedang main boneka. Siapa yang sesungguhnya menggerakkan panggung. ***
