Banggar juga meminta peningkatan pelayanan kesehatan melalui penguatan pembinaan Posyandu, penyediaan rumah singgah bagi masyarakat kepulauan yang menjalani pengobatan di daratan, serta penambahan anggaran bantuan pendidikan atau beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, DPRD mendorong peningkatan pengelolaan sampah, terutama di kawasan dengan volume sampah tinggi, agar pelayanan publik di bidang lingkungan semakin optimal.
Tak hanya itu, Banggar mengingatkan agar belanja daerah benar-benar berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar mengejar tingkat serapan anggaran. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kualitas perencanaan sehingga perubahan program saat pembahasan APBD maupun APBD Perubahan dapat diminimalkan.
"Tantangan terbesar Kabupaten Sumenep bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran itu dikelola secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Zainal.
Ia berharap seluruh rekomendasi Banggar dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen KUA-PPAS sehingga menjadi dasar penyusunan APBD 2027 yang lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.***
